SISTEM DEMOKRASI PANCASILA
SISTEM DEMOKRASI PANCASILA
Tugas
Sistem Politik
Indonesia
Universitas
Semarang
2014
Nama : Muhammad Izzaul Haque
Nim : G.311.13.0047
Progdi : Ilmu Komunikasi
SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA
Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang
menganut sistem demokrasi. Akan tetapi, sistem demokrasi Indonesia berbeda
dengan Negara-negara lainnya yang cenderung Sekuler dan Liberal, kita memiliki
sistem demokrasi tersendiri, yakni demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi
Pancasila sistem musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi bagian yang penting.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi
konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara
dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang
Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
Sistem demokrasi Pancasila sendiri agar
bisa terlaksana dengan baik harus ada tujuh sendi pokok yang menjadi dasarnya,
yakni:
1.
Indonesia adalah
Negara yang berdasarkan hukum
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum.
Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.
2.
Indonesia menganut
sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar)
dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
3.
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi
MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR
mempunyai tugas pokok, yaitu: Menetapkan UUD, Menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara), dan Memilih serta mengangkat
presiden dan wakil presiden.
4.
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang
tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah
negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan
bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib
menjalankan putusan-putusan MPR. Namun sekarang (selepas masa pemerintahan
Megawati) baik presiden maupun wakil presiden di pilih secara langsung oleh
rakyat.
5.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR
mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden
dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk
mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
6.
Menteri negara adalah pembantu presiden dan
tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung
jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti
sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensiil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden,
tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7.
Kekuasaan Kepala Negara terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia
bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.
Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena
tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi
anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.
Komponen Sistem Demokrasi Pancasila
Secara tersirat telah dijelaskan
di atas, untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi Pancasila yang baik harus
ada lembaga-lembaga Negara yang menjalankan sistem demokrasi Pancasila dengan
baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Komponen-komponen
pendukung berdirinya sistem demokrasi pancasila ini adalah:
1. Pancasila:
tentu saja hal pertama yang harus ada adalah Pancasila, karena bila sistem
demokrasi Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila dan amanatnya maka tidak akan
disebut sebagai sistem demokrasi Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar
Negara dan segala macam tindakan pemerintahan harus sesuai dengan Pancasila dan
konstitusi yang ada
2. Lembaga-lembaga
Negara: lembaga-lembaga Negara baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif semua
harus bahu-membahu untuk terciptanya sistem demokrasi Pancasila yang baik,
karena secara langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga inilah yang
melaksanakan dan menjaga nilai-nilai dalam demokrasi pancasila.
Hubungan Antar Komponen Sistem Demokrasi Pancasila
Seperti yang telah disebutkan di
atas, semua lembaga Negara memilki hubungan dan tanggungjawabnya masing-masing.
Antara satu dengan lainnya tidak boleh saling merendahkan dan bertindak
semena-mena. Contohnya saja Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) adalah
pemegang kekuasaan paling tinggi yang ada di Republik Indonesia, karena MPR
adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Walaupun Presiden ada di
bawah kekuasaan MPR, MPR tidak boleh bertindak seenaknya dengan presiden,
misalnya dengan memberhentikan presiden tanpa alasan yang jelas, itu merupakan
sebuah tindakan inkonstitusional bila tidak ada kode etik ataupun GBHN yang
dilanggar oleh presiden.
Tujuan Sistem
Demokrasi Pancasila
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan
bernegara, misalkan: ikut menyukseskan Pemilu. ikut
menyukseskan pembangunan dan ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia
yang mempergunakan sistem konstitusional
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Daftar Bacaan:
UUD 1945 Hasil
Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat
2002): Jakarta. Sinar
Grafika
Comments
Post a Comment